Oleh: Feri Firdaus
MASIH segar dalam ingatan kita bagaimana tragedi kemanusian yang terjadi hampir secara bersamaan di Mesuji dan Bima akhir tahun 2011.
Tragedi yang begitu menarik perhatian masyarakat terjadi lantaran konflik antara korporasi yang mewakili pemilik modal dan masyarakat setempat yang merasakan ketidakadilan.
Bahkan, masyarakat cenderung ditindas dalam waktu yang lama. Sejatinya, pemerintah yang memiliki kekuasaan dari rakyat dapat melindungi dan memperjuangkan nasib rakyatnya yang terjajah korporasi.
Namun, yang terjadi di lapangan adalah pemerintah justru tunduk dan patuh terhadap kepentingan ekonomi korporasi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah pemerintah memiliki lembaga hukum, kekuatan militer, dan kedaulatan kekuasaan dari rakyatnya?
Dana Kampanye
Meminjam istilah John Perkins (2004) korporatokrasi menggambarkan bagaimana korporasi-korporasi besar mampu mengendalikan dan mendikte, bahkan terkadang mampu membeli pemerintahan untuk melanggengkan kepentingan ekonomi mereka. Sepertinya praktek ini jelas sedang terjadi di negara ini.
Cara kerja korporatokrasi ini mirip mafia karena menggunakan berbagai taktik dan strategi untuk mencapai tujuannya, termasuk membunuh masyarakat yang tidak berdosa dan menghancurkan alam. David Korten (2007) menambahkan betapa mengerikannya korporatokrasi ketika korporasi-korporasi besar memperoleh kekuasaan otonom dan makin terasingkan dari masyarakat tempatnya. Kepentingan korporasi dan kepentingan kemanusiaan semakin jauh berbeda.
Cara paling mudah bagi korporasi untuk menaklukan kekuatan politik adalah dengan memberikan biaya politik ketika calon presiden, gubernur, atau bupati dan wali kota melakukan kampanye menjelang pemilihan umum.
Calon yang terpilih tidak bisa tidak pasti akan membalas budi pada korporasi yang telah menggelontorkan dana kampanye. Tujuannya jelas, agar pemerintah yang berkuasa dapat menjadi fasilitator kepentingan korporat. Fenomena ini jelas merupakan bentuk dari penggadaian demokrasi. Pemilihan umum yang sejatinya merupakan harapan untuk menghasilkan pemimpin yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dan masa depan bangsa ternyata telah berubah menjadi demokrasi korporat.
Semua itu hanya untuk memuaskan keserakahan korporat dan pemerintahan yang korup. Maka, tidaklah heran dalam banyak kasus yang melibatkan rakyat kecil dengan pemilik modal, baik kepolisian maupun militer yang berada di bawah kekuasaaan pemerintah, lebih sering cenderung membela kepentingan pemilik modal.
Cara lain yang bahkan lebih efektif lagi bagi korporasi besar dalam menaklukkan sistem kekuasaan adalah dengan langsung menduduki posisi-posisi penting dalam seperti jabatan wakil presiden atau gubernur, menteri, pimpinan parpol, anggota DPR, dan lain-lain.
Di Amerika Serikat, Dick Cheney, wakil presiden di era George Bush Jr., sebelumnya memegang jabatan sebagai CEO Halliburton yang berbasis di Dallas, Texas. Sekalipun secara formal dia mengaku tidak lagi memiliki hubungan dengan Halliburton, bukti-bukti di lapangan menunjukkan keterkaitan itu semakin akrab. Buktinya, Halliburton memenangi kontrak bernilai miliaran dolar AS untuk melakukan rekonstruksi Irak.
Kanker Politik
Di Indonesia sendiri, dalam kasus wisma atlet yang melibatkan M. Nazaruddin, sebagai anggota DPR sekaligus sebagai bendahara umum Partai Demokrat, melakukan praktek yang yang hampir sama. Yakni, menjadikan perusahaan-perusahaan miliknya sebagai alat untuk mendapatkan berbagai macam proyek pemerintah setelah ia menduduki posisi strategis dalam sistem kekuasaan.
Sekalipun PT Duta Graha Indah sebagai pemenang tender proyek pembangunan wisma atlet di Jakabaring bukanlah milik Nazaruddin, perusahaan ini memenangkan proyek tersebut atas bantuan perusahaan-perusahaan milik Nazaruddin.
Dalam situasi seperti ini, praktek demokrasi yang seharusnya bermakna dari, oleh, dan untuk rakyat kini telah berubah menjadi dari, oleh, dan untuk pemilik modal. Keluhuran nilai-nilai demokrasi yang selama ini diagung-agungkan telah tergadaikan oleh pemerintahan korup.
Korporatokrasi menjadi kanker politik yang terus menghancurkan moralitas dan nurani para pemimpin rakyat yang masih saja bermental jongos alias menjadi budak-budak kaum pemilik modal. Bila kondisi ini terus berlangsung, sepertinya kita harus berpikir ulang tentang keberadaan dan keutuhan Indonesia 100 tahun mendatang.
(Opini Lampung Post, Jum'at 30 Maret 2012)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar